ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DALAM SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH
Keywords:
Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Good Governance, Akuntabilitas.Abstract
Peraturan Pemerintah No.56 / 2005 mendesak pemerintah daerah untuk mengadopsi sistem informasi keuangan daerah (SIKD). Berbagai informasi diberikan oleh pemerintah daerah pada dasarnya adalah proses akuntansi keuangan daerah sistem sedang diatur dan disajikan sesuai dengan pemerintah standar akuntansi. Oleh karena itu, tujuan SIKD adalah untuk membantu kepala daerah pemerintah untuk mengelola dan memikul tanggung jawab keuangan daerah dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tata kelola yang baik. Jika SIKD dilaksanakan dengan baik, maka tata kelola daerah yang baik pemerintah akan terwujud. Sayangnya, kenyataannya masih jauh dari itu diharapkan karena beberapa masalah bersamaan.
References
Bastari, Iman 2004, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai wujud reformasi manajemen keuangan daerah, Anggota Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan, Jakarta, Juli,
Bodnar, G.H dan William S., Hopwood, 1995, Accounting Information System. Prentice Hall International.6th.Ed.
Boediono, 2002, Menkeu, Disampaikan Pada Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Tingkat Nasional Tahun 2002, Jakarta, 11 Pebruari.
Departemen Agama RI, 2006, Sekretariat Jenderal Biro Organisasi dan Tata Laksana, Akuntabilitas dan Good Governance, Jakarta, Februari.
Echols, John M., dan Shadly, Hassan 1986, Kamus Inggris- Indonesia, PT Gramedia Jakarta, cetakan XIV,
Latifah, Lyna dan Sabeni, Arifin 2007, Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah ( Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakrata ), Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas, Makassar, 26-28 Juli
Mardiasmo, 2002, Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah, Jurnal Ekonomi Rakyat, Artikel - Th. I - No. 4 - Juni , www.ekonomirakyat.org.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 56 Tahun 2005, Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, Jakarta.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 2005, 2007, SAP Standar Akuntansi Pemerintahan , Cetakan I, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
Menteri Keuangan, Nomor 46 / PMK.02/ 2006, Tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah, Jakarta.
SubDit. Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Pembiayaan dan Informasi Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan , Slide Sistem Informasi Keuangan Daerah ( PP 56 / 2005 dan PMK 46 / 2006) , Jakarta,
Syairozi, M. I. (2019). Keterkaitan Variasi Produk dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan Laba Bengkel AHAS PANDAAN.
Suara Merdeka, 2007, Banyak Laporan Keuangan Daerah Tidak Sempurna, Kamis , 11 Oktober.
Wild, Subramanyam dan Halsey, 2005, Financial Statement AnalysisAnalisa Laporan Keuangan, Edisi delapan, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat , Jakarta.
Wijaya, K., & Syairozi, M. I. (2020). Analisis perpindahan tenaga kerja informal Kabupaten Pasuruan. Jurnal Paradigma Ekonomika, 15(2), 173-182.
mini.png)
